Network
"Melemahnya demokrasi di dunia karena pelemahan oposisi oleh pemerintah yang ironisnya adalah hasil demokrasi," tandas Saiful Mujani.
Sebelumnya, Saiful Mujani juga mengomentari terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB. Menurutnya, tidak lazim dalam sebuah negara demokrasi, kisruh internal sebuah partai politik melibatkan pihak eksternal partai, apalagi pihak eksternal itu adalah pejabat negara.
Baginya, seharusnya negara justru melindungi semua partai. Ini diterangkan Saiful Mujani mengingat Moeldoko sendiri kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Respon Pemerintah Terkait KLB Partai Demokrat
Sejauh ini, belum ada keputusan resmi dari pemerintah terkait polemik keabsahan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Baca Juga: Bukan Hanya Orang Dewasa, Ternyata Bayi Juga Butuh Pijatan untuk Memperlancar Pencernaan
Namun dalam beberapa kesempatan, Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) mengatakan bahwa belum ada masalah hukum terkait dengan kasus KLB Partai Demokrat. Sebab menurut Mahfud MD, belum ada laporan resmi terkait hasil KLB kepada pemerintah.
Lebih lanjut, Mahfud MD menerangkan bahwa kepengurusan yang resmi yang terdaftar di pemerintah saat ini ialah kepengurusan Partai Demokrat yang mana Agustus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umumnya.
"Sekarang, pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu AHY," terang Mahfud MD dalam tayangan video Kemenkopolhukam di Jakarta, Sabtu, 6 Maret 2021.
