Network
FLORES TERKINI - Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), mengusulkan peningkatan Gugus Tugas Ekonomi Digital menjadi Kelompok Kerja Ekonomi Digital dalam Pertemuan Tingkat Menteri G20 Bidang Digital.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate, menyatakan usulan itu merupakan semangat kolaborasi untuk dapat dijadikan acuan bersama bagi negara-negara anggota G20.
“Kami percaya bahwa pengajuan peningkatan status Gugus Tugas Ekonomi Digital menjadi Kelompok Kerja Ekonomi Digital akan memperkuat upaya kolaboratif negara-negara anggota G20 dan diharapkan menjadi platform koordinasi untuk merampingkan masalah digital pada kelompok kerja lain di bawah platform G20,” tuturnya dalam pertemuan bilateral bersama Menteri Inovasi Teknologi dan Transisi Digital Italia, Vittorio Colao, yang berlangsung secara virtual dari Jakarta, Rabu 4 Agustus 2021.
Baca Juga: Menkominfo: Percepatan Transformasi Digital adalah Kunci Pemulihan Pasca Pandemi
Pembentukan Kelompok Kerja Ekonomi Digital, menurut Menteri Johnny, akan memiliki mandat yang lebih jelas, terstuktur, dan lebih meningkatkan sinergi dan diskusi mengenai isu-isu digital.
“Dengan adanya Kelompok Kerja akan membantu menghindari kemungkinan duplikasi di sektor G20 lainnya. Peningkatan tersebut juga akan melahirkan komitmen, legitimasi, dan pengaturan kelembagaan yang lebih kuat untuk pembahasan isu-isu digital di bawah platform G20,” ungkapnya.
Menkominfo mengapresiasi Presidensi Italia dalam G20 tahun ini, karena mengakomodasi prioritas RI untuk Presidensi G20 tahun 2022.
“Saya sangat menghargai Presidensi Italia ini yang telah mencerminkan prioritas Indonesia dalam Deklarasi Menteri G20 Bidang Digital seperti isu konektivitas digital, pemulihan ekonomi pasca Covid-19, talenta digital, literasi digital, serta Cross-Border Data Flow dan Data Free Flow with Trust,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu juga, Menteri Johnny mengharapkan saran dari Presidensi Italia untuk penyelenggaraan G20 berikutnya.
Menkominfo juga menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat menghadiri pertemuan secara langsung dalam agenda Pertemuan Tingkat Menteri G20 Bidang Digital yang dilaksanakan di Trieste, Italia.
Baca Juga: Blak-blakan, Natalius Pigai Ungkap Tiga Aktor Penting Ini Siapkan Ganjar Pranowo Menjadi Capres 2024
“Jadi, terimalah permintaan maaf saya yang tulus. Saya yakin pertemuan itu akan sangat sukses dan saya menghargai Presidensi Italia yang telah melakukan kegiatan ini secara hybrid, sehingga semua orang dapat bergabung dan berbagi pendapat dan membuat keputusan untuk kehidupan yang lebih baik bagi umat manusia,” ujarnya kepada Menteri Inovasi Teknologi dan Transisi Digital Italia, Vittorio Colao.
Hadir mendampingi Menteri Johnny dalam bilateral meeting, Sekretaris Jenderal Kominfo Mira Tayyiba dan Staf Khusus Bidang Digital dan SDM Dedy Permadi.
Sementara, Direktur Pemberdayaan Informatika Bonifasius Pudjianto dan Plt. Direktur Ekonomi Digital I Nyoman Adhiarna, hadir secara virtual mengikuti pembahasan tersebut.
Baca Juga: Pendaftaran Beasiswa LPDP Tahap II Dibuka hingga September 2021, Simak Syarat-syarat Pendaftaran
Pemerintah Indonesia mengusulkan pembentukan kelompok kerja ekonomi digital itu dalam Pertemuan Menteri Digital Negara Anggota G20 yang berlangsung pada Kamis, 5 Agustus 2021.
Dalam Pertemuan Tingkat Menteri G20 Bidang Digital, juga akan diresmikan Declaration of G20 Digital Ministers yang berisikan isu-isu prioritas Presidensi Italia, antara lain transformasi digital untuk pemulihan ekonomi; pemanfaatan kecerdasan buatan yang terpercaya untuk inklusivitas UMKM dan promosi startup.
Pembahasan juga akan mencakup pengukuran, praktik, dan dampak ekonomi digital; kesadaran dan perlindungan konsumen, dan blockchain dalam rantai nilai global barang konsumen; pelindungan dan pemberdayaan anak di lingkungan digital.
Selain itu, dalam Pertemuan Tingkat Menteri G20 Bidang Digital juga akan dibahas upaya mendorong inovasi untuk kota cerdas; konektivitas dan inklusi sosial; arus data lintas batas dan arus data dengan kepercayaan; alat digital untuk layanan publik dan kelangsungan bisnis; identitas digital; serta regulasi yang gesit.***
