Network
Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi yang dilayangkan oleh Perludem terkait ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen suara sah nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.
Sementara itu, Wakil Ketua MK Saldi Isra ketika membacakan pertimbangan hukum mengatakan, kebijakan parliamentary threshold telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih.
Baca Juga: Terbaru! Lowongan Kerja Dosen di IFTK Ledalero, Dibuka Sampai 23 Maret 2024, Daftar di Sini!
Selain itu, kata dia, hak orang yang dipilih juga dipotong oleh regulasi mengenai ambang batas parlemen. Sekalipun seseorang berhasil meraup suara yang banyak ketika pemilu tetapi tidak bisa menjadi anggota DPR karena perolehan suara partai yang mengusungnya tidak mencapai ambang batas parlemen.
Dia melanjutkan, adanya regulasi mengenai ambang batas parlemen telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, serta kepastian hukum yang adil bagi semua peserta pemilu, termasuk pemilih yang sudah memberikan suaranya pada saat pemilu.
"Berdasarkan hal tersebut, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah,” jelas Saldi.***
