Network
FLORES TERKINI – Kericuhan terjadi di awal kegiatan Rapat Gabungan Komisi (RGK) di Kabupaten Flores Timur (Flotim), Nusa Tenggara Timur (NTT), yang digelar pada Selasa, 22 Agustus 2023. Rapat itu terkait Pembahasan Perda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023, yang menghadirkan anggota DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan OPD terkait.
Awal Mula dan Pemicu Kericuhan
Semulanya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Flores Timur, Petrus Pedo Maran, membuka rapat dengan melayangkan tiga tuntutan yang ditujukan kepada anggota DPRD Flores Timur Muhidin Demon Sabon dan lembaga DPRD Flores Timur.
Baca Juga: Warga di Flores Timur Diduga Dianiaya Aparat Pemerintah Desa, Kades Waibao: Itu Bukan Penganiayaan!
Dalam tuntutan pertamanya, Sekda Flotim meminta Muhidin dan DPRD Flotim menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah terkait ucapan yang dinilai menyakiti perasaan Pemda Flotim.
"Saya mohon izin karena Pak Muhidin tidak hadir. Kemarin ada dinamika Pak Muhidin menyampaikan sentilan, penjelasan. Saya tidak mendengar secara utuh pernyataan dari Pak Muhidin. Ketika saya mengonfirmasi ke anggota TAPD yang lain, pernyataan-pernyataan yang keluar mengusir pemerintah," kata Sekda Flotim kepada sejumlah peserta sidang di Bale Gelekat Lewotanah.
Petrus Pedo Maran kemudian meminta agar Muhidin Demon Sabon harus menarik kembali pernyataannya itu dan menyampaikan secara terbuka permohonan maaf di dalam forum lembaga DPRD yang terhormat.
Pada poin kedua dalam tuntutannya, Sekda Flotim meminta pimpinan DPRD menyatakan sikapnya terkait pernyataan Muhidin tersebut sekaligus mengkonfirmasi pernyataan yang tengah viral belakangan ini.
