Network
Sebelumnya, pihak korban bersama kuasa hukum mengaku telah berkomunikasi dengan penyidik, bahwa penyerahan barang bukti dilakukan hari Sabtu. Namun saat itu korban sedang sakit maka pihak korban mendatangi Polsek Alok di hari Senin, 4 September 2023 pukul 10.00 WITA.
Saat proses penyerahan barang bukti, pihak korban malah dibuat bingung akan upaya penyidik Polres Sikka melakukan mediasi dengan dalih perintah dari Kapolres Sikka.
"Kemarin saat penyerahan barang bukti, penyidik menelpon pelaku datang, mengatakan ini ada upaya mediasi. Saya klarifikasi klien saya tidak pernah menyepakati adanya mediasi dan menentukan waktunya hari ini. Dia (penyidik) langsung spontan mengatakan itu perintah Kapolres untuk mediasi, kalau mediasi tidak tercapai maka Kapolres memerintahkan untuk dua-duanya ditahan," ucap kuasa hukum yang biasa disapa Dominikus Tokan.
Dirinya merasa janggal, apakah benar mediasi tersebut adalah kehendak para pihak ataukah perintah Kapolres. Menurutnya, apabila memang benar itu perintah Kapolres maka pernyataan itu dinilai terlalu dini atau prematur.
"Perintah Kapolres untuk kedua pihak ditahan itu prematur, kalau benar. Karena proses penahanan itu dilakukan minimal memiliki dua alat bukti, dan status terlapor harus ditingkatkan menjadi tersangka, sementara proses perkara ini masih tahap penyelidikan. Sesuai Undang-Undang juga proses penahanan bukan atas perintah atasan," tandas dia.
Dari bukti yang diajukan korban bersama kuasa hukum, kata dia, sudah memenuhi minimal dua alat bukti. Alat bukti dimaksud adalah visum et repertum yang dikuasai oleh penyidik, yang kedua saksi, dan terakhir barang bukti.
Ia menyayangkan, dengan barang bukti yang sudah diberikan, sampai dengan saat ini terlapor belum ditetapkan sebagai tersangka. "Justru jeda waktu satu bulan dua minggu ini dimanfaatkan polisi untuk memanggil orang untuk memfasilitasi berdamai. Kita apresiasi (hal) itu, tetapi kalau pernyataannya seolah-olah klien saya mau berdamai, itu yang tidak benar. Terkesan penyidik yang memaksakan untuk orang bisa berdamai," bebernya.
Ia menegaskan, perdamaian boleh saja dilakukan atas kehendak para pihak bukan dengan cara menyampaikan informasi tidak benar kepada pihaknya, bahwa sudah ada kesepakatan damai.***
