Network
FLORES TERKINI, Flotim – Baru terjadi di Flores Timur sekaligus merupakan sejarah baru bagi kabupaten ini. Bahwasanya, tahapan pembahasan KUA –PPAS harus masuk dalam ruang mediasi Pemerintah Provinsi NTT. Demi kepentingan rakyat Flores Timur?
Jelang berakhirnya pelaksanaan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023, warga Flores Timur dikejutkan dengan kisah hubungan yang tidak baik-baik saja antara Lembaga DPRD dan Pemkab Flores Timur.
Terbetik kabar pada Jumat, 24 November 2023, Pemprov NTT telah memediasi perseteruan yang dipicu oleh tradisi tetap berada di luar keputusan, sambil meninggalkan ruangan persidangan sebagaimana kebiasaan Ketua TAPD Kabupaten Flores Timur yang tersaksikan sejak pembahasan Perubahan KUA-PPAS APBD TA 2023 lalu, dan berlanjut pada rangkaian pembahasan KUA-PPAS APBD TA 2024.
Tercatat, pasca pengajuan KUA-PPAS APBD Flores Timur TA 2024 beberapa pekan lalu, sudah empat kali Ketua TAPD Kabupaten Flores Timur meninggalkan ruangan persidangan pada forum Banggar DPRD Flores Timur.
Aksi Drs. Petrus Pedo Maran, M.Si., bersama barisannya itu dipicu oleh aksi warga Banggar yang menghendaki agar Pemkab Flores Timur melalui TAPD memasukkan juga anggaran Penguatan Kelembagaan (Pokir) yang tidak terlihat dalam platfom KUA-PPAS TA 2024 tersebut.
Bukan Petrus Pedo Maran namanya bila permintaan tersebut langsung diamininya. Berpijak pada sejumlah regulasi yang membungkus teknis penyusunan platform anggaran daerah, calon kuat Sekda Flores Timur tersebut lantas mempertahankan mandatori platform anggaran yang telah disusun pihaknya itu.
Baca Juga: Pemkab Sikka Bakal Tutup Pasar Wuring, Pengelola Pastikan Tak Ada Satu Pun Regulasi Yang Dilanggar
