Network
FLORES TERKINI – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) mengeluarkan surat edaran terbaru soal pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer.
Surat edaran dari Menpan RB tersebut dengan Nomor: B/ISII IM SM.01.OO/2022, tertanggal 22 Juli, yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Menpan RB, Mahfud MD.
Dalam surat tersebut, Mahfud MD meminta para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk proaktif dalam pemetaan pegawai non-ASN.
Baca Juga: Jelang Sidang Pleidoi Randy Badjideh Hari Ini di PN Kupang: Kuasa Hukum Terdakwa Angkat Bicara
Mahfud MD menjelaskan, pendataan tenaga honorer itu berkaitan dengan surat edaran Menpan RB sebelumnya, dengan Nomor: B/185/M.SM.02.03/2022, tanggal 31 Mei 2022, tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pusat dan daerah.
SE Menpan RB per 31 Mei itu salah satunya berisi tentang penghapusan tenaga honorer, yang mana akhirnya berimbas pada hanya ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di instansi pemerintah.
"PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK mewajibkan status kepegawaian hanya PNS dan PPPK sampai dengan tanggal 28 November 2023," tegas Mahfud MD.
Mahfud MD juga mengingatkan para BPK untuk menjalankan amanat Peraturan Pemerintah terkait manajemen PPPK tersebut.
"Bagi yang memenuhi syarat bisa diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," Mahfud menjelaskan.
Dia menegaskan lebih lanjut, pendataan honorer hanya untuk pegawai non-ASN yang memiliki lima kriteria sebagai berikut.
Pertama, berstatus tenaga honorer K2 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah.
Kedua, mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung. Sumber honornya berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah.
"Jadi, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga," tegas Mahfud.
Baca Juga: TERBARU! IKATAN CINTA HARI INI, Senin 1 Agustus 2022: Nino Kecelakaan Parah Gegara Sosok Ini
Ketiga, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Berikut, telah bekerja paling singkat satu tahun pada 31 Desember 2021.
Terakhir, berusia paling rendah 20 tahun paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021.
"Pendataan honorer ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah," sebut Mahfud MD dalam SE Menpan RB terbarunya itu.***
