Network
FLORESTERKINI.com – Beberapa waktu lalu, pemerintah telah mengumumkan ketentuan mengenai tata cara pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pegawai swasta. Lantas, apakah penghasilan tambahan ini bakal dipungut pajak?
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pencairan THR bagi PNS dan TNI/Polri bakal dilakukan H-10 sebelum Hari Raya Idul Fitri 1445 H. Ia menyebut, pembayaran telah dilakukan mulai 22 Maret 2024 yang lalu.
“Ada pertanyaan mengenai pajak terutang untuk THR dan gaji (ke-13), itu semuanya ditanggung pemerintah,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers pemberian THR dan Gaji ke-13 2024 di Kantor Kemenkeu, dikutip FLORESTERKINI.com dari ANTARA, Rabu, 27 Maret 2024.
"Jadi dalam hal ini sudah masuk di dalamnya pajak yang ditanggung pemerintah, jadi yang diterima masyarakat (PNS) tidak dipotong pajak karena ditanggung pemerintah,” tegasnya.
Bagaimana Nasib THR bagi Para Pekerja Swasta?
Pada prinsipnya, THR memang dikenakan pajak, yakni Pajak Penghasilan (PPh) 21. Ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Baca Juga: Puskesmas Kalike ‘Kawinkan’ Opa-Oma di Ruang Kerabat Stunting
PP tersebut punya aturan turunan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Pribadi.
Kini, perhitungan PPh 21 menggunakan tarif efektif (TER) yang terbagi ke dalam kategori A, B, dan C. Penghasilan bruto bulanan terendah yang dikenakan PPh 21 dalam tiga kategori ini adalah Rp5,4 juta.
