Network
Kategori A dibebankan kepada orang pribadi dengan status penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0), tidak kawin dengan jumlah tanggungan 1 orang (TK/1), dan kawin tanpa tanggungan (K/0).
Lalu, Kategori B diterapkan untuk orang pribadi dengan status PTKP tidak kawin dengan tanggungan 2 orang (TK/2), tidak kawin dengan jumlah tanggungan 3 orang (TK/3), kawin dengan jumlah tanggungan 1 orang (K/1), dan kawin dengan jumlah tanggungan 2 orang (K/2).
Sedangkan Kategori C diterapkan untuk orang pribadi dengan status PTKP kawin dengan jumlah tanggungan 3 orang (K/3).
Jika Anda adalah pegawai swasta yang masih lajang dan tanpa tanggungan alias TK/0 dengan penghasilan bruto Rp7 juta per bulan, Anda masuk dalam Kategori A. TER bulanan untuk nominal penghasilan tersebut adalah 1,25 persen, yang berarti PPh 21 bulanan Anda sebesar Rp87.500.
Baca Juga: Warga Terekam Beraktivitas di Zona Bahaya Gunung Ile Lewotolok, Badan Geologi: Itu Sangat Berbahaya!
Lalu, pada Maret 2024 ini, misalnya Anda mendapatkan penghasilan bruto Rp14 juta, termasuk THR. Dengan begitu, ada perubahan TER bulanan Kategori A yang berlaku menjadi sebesar 6 persen alias dipotong sebesar Rp840 ribu.
“Dalam hal jumlah PPh 21 yang telah dipotong pada masa pajak (Jakarta-November) selain masa pajak terakhir (Desember) dalam tahun pajak yang bersangkutan lebih besar daripada PPh 21 yang terutang selama satu tahun pajak atau bagian tahun pajak, kelebihan PPh 21 yang telah dipotong tersebut wajib dikembalikan oleh pemotong pajak kepada pegawai tetap dan pensiunan yang bersangkutan beserta dengan pemberian bukti pemotongan PPh 21, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir," tulis pasal 21 PMK Nomor 168 Tahun 2023.***
