FLORES TERKINI – Satu tahun sejak kudeta militer di Myanmar, seruan untuk aksi internasional semakin keras.
Hal ini terutama dari Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), yang terdiri dari politisi terpilih yang digulingkan dari jabatannya oleh para jenderal.
“Dunia tidak melakukan apa-apa selain hanya duduk dan menonton,” kata Menteri Luar Negeri NUG Zin Mar Aung dilansir Al Jazeera, Selasa 1 Februari 2022.
Baca Juga: Aktivis Ramy Shaath yang Baru Bebas dari Penjara Kecam Mesir Hari Ini adalah Penjara Besar
“Pada tahun lalu, kami telah melihat kebrutalan dan kekejaman ekstrem terhadap penduduk. Kami juga telah melihat tekad yang jelas dari generasi muda, generasi baru yang mengatakan mereka tidak akan menerima rezim,” tambahnya.
Serangan terhadap warga sipil, pengunjuk rasa dan aktivis politik telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir.
Apa yang dimulai dengan gas air mata dan pemukulan kini berubah menjadi serangan udara, pembakaran desa, dan penembakan yang ditargetkan di seluruh negeri.
Baca Juga: Wanita Oman Tuntut Kemitraan yang Setara di Tengah Tingkat Perceraian yang Meningkat Pesat
Dirinya sendiri adalah korban dari represi politik militer, Zin Mar Aung pada tahun 1998 dijatuhi hukuman 28 tahun penjara karena aktivisme politik.
Dia menghabiskan sembilan tahun di sel isolasi dan dibebaskan setelah 11 tahun. Namun Zin Mar Aung mengatakan kekerasan hari ini lebih buruk daripada dekade kelam rezim militer sebelumnya pada 1980-an dan 1990-an.
“Ini jauh lebih buruk dari apa yang telah kita lihat sebelumnya. Dulu banyak orang mati di penjara dan disiksa,” katanya.
Baca Juga: Pyongyang Kembali Lanjutkan Uji Tembak Dua Rudal yang Dicurigai dan Dinilai Melanggar Resolusi PBB
“Kekejaman tidak berkurang. Sekarang mereka telah meningkat - mereka dulu melakukannya di balik pintu tertutup, tetapi sekarang mereka melakukannya di depan umum. Tanpa intervensi pragmatis dan efektif dari komunitas internasional, ini akan terus berlanjut,” sambungnya.
Lebih dari 1.500 orang telah tewas sejak kudeta, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, yang telah memantau kekerasan sejak awal.
Kelompok hak asasi Human Rights Watch mengatakan tindakan militer merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Baca Juga: Imlek 2022 adalah Tahun Macan, Inilah Ornamen Dekorasi yang Diyakini akan Membawa Keberuntungan
Hal ini termasuk menembak secara terbuka 65 pengunjuk rasa dan pengamat di kotapraja Hlaing Tharyar Yangon.
Aksi lain seperti menabrakkan pengunjuk rasa dengan sengaja ke dalam mobil di Yangon, dan serangan Malam Natal terhadap warga sipil di Myanmar timur yang menyebabkan puluhan orang tewas, termasuk wanita dan anak-anak serta dua staf dari organisasi nirlaba, Save the Children.
Serangan terhadap penduduk desa juga terus berlanjut di wilayah perbatasan etnis, dalam eskalasi pertempuran yang telah berlangsung selama beberapa dekade dan memuncak dalam penumpasan brutal terhadap Rohingya pada tahun 2017 yang sekarang menjadi subjek penyelidikan genosida internasional.
Baca Juga: Banyak Wanita Afghanistan Protes atas Poster yang Diluncurkan Taliban Terkait Burqa atau Hijab
Setelah menghindari kecaman begitu lama, pengamat mengatakan militer yakin akan terus melakukannya.
“Dasawarsa impunitas untuk kejahatan terburuk telah menciptakan pola pikir bahwa tentara dapat dengan berani melakukan kekejaman seperti itu tanpa takut dimintai pertanggungjawaban,” tulis peneliti Human Rights Watch Manny Maung baru-baru ini.***