Network
FLORES TERKINI - Dalam menegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia, Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Maumere, Kabupaten Sikka, membangun sinergitas bersama pihak penegak hukum yaitu, Kejaksaan dan Pengadilan.
Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Maumere, Kolonel Laut (P) Dwi Yoga P.,M.Tr.,Hanla.,M.M.,CTMP mengatakan, selama ini masyarakat maritim atau siapapun yang bergerak di bidang maritim wajib taat pada aturan hukum yang berlaku di seluruh wilayah perairan yurisdiksi nasional.
Menurut Dwi Yoga, defenisi perairan Indonesia berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1996 yakni perairan itu berada di mana-mana, yang ada di wilayah Indonesia dan ada airnya.
Baca Juga: Update Informasi Penyaluran BPUM Rp1,2 Juta, Kemenkom UKM Tegaskan Tahap Kedua Masih dalam Persiapan
Dengan kata lain, wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
Karena itu, jikalau terjadi tindak pidana di perairan yurisdiksi nasional Indonesia, baik itu di wilayah perairan Maumere maupun seluruh wilayah perairan Indonesia, di situ ada pembagian zona yakni laut teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
"Apabila kami mendapati tindak pidana di laut, maka kami akan menyidik dan akan diproses sesuai aturan yang berlaku," terangnya, usai mengkuti latihan menembak spesial di Lapangan Tembak Mako Lanal Maumere, pada Kamis, 10 Juni 2021.
Baca Juga: Hasilkan Data Penduduk yang Akurat, Dukcapil dan BPS Gelar Rakor Wujudkan Amanat Presiden
Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Pihak Kejaksaan dan Pengadilan guna memberitahukan perihal penyidikan tersebut.
