Network
FLORES TERKINI - Masalah Kekerdilan (stunting) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menjadi perhatian serius. Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Provinsi untuk mengatasi permasalahan ini.
Dikutip dari Antara, Pemprov NTT sudah membuat target untuk meminimalkan kasus ini paling tidak bisa mencapai 12 persen pada 2023 dari total jumlah 8.000 orang anak.
"Pemerintah Provinsi NTT akan fokus untuk menangani 8.000 anak yang mengalami kekerdilan. Kami menargetkan pada saat kami selesai menjadi Gubernur NTT pada 2023 kekerdilan di NTT sudah menyentuh angka 12 persen," kata Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat di Kupang, Jumat, 8 April 2022.
Selain Pemerintah Pusat dan Pemprov yang langsung turun tangan menangani permasalahan ini, ada kabar menggembirakan datang dari seorang Kepala Desa di Kabupaten Nagekeo.
Adalah Emilianus Meze, yang merupakan Kepala Desa Ulupulu 1, Kabupaten Nagekeo, NTT mengakui jika pemerintahannya sudah menggunakan dana desa sebesar Rp47 juta menangani masalah stunting.
"Untuk penanganan 40 anak dengan stunting ini kami gunakan dana sebesar Rp47 juta. Tahun ini kita targetkan angka stunting dikurangi sampai bulan Agustus," kata Emilianus ketika dihubungi dari Maumere, Selasa, 26 April 2022, dikutip dari Antara.
Baca Juga: Kunker ke TTS, Jokowi Tekankan Penanganan Stunting Dimulai dari Calon Pengantin
Sekedar informasi, Desa Ulupulu 1 yang masuk dalam Kecamatan Nangaroro merupakan salah satu desa di Kabupaten Nagekeo dengan kasus stunting tertinggi.
Desa ini diketahui memiliki angka kasus kekerdilan sebanyak 40 anak dari 127 angka kelahiran.
Melihat kenyataan seperti ini, pemerintah desa akhirnya menggunakan dana desa untuk menangani masalah kekerdilan di desa ini.
Baca Juga: Sinopsis Love Story The Series Rabu 27 April 2022: Emily dan Arman Berhasil Adu Domba Ken dan Maudy
Adapun langkah-langkah yang telah ditempuh pemerintah Desa Ulupulu 1 adalah menaikkan gizi anak dengan pendampingan secara berkelanjutan.
Setiap anak yang mengalami stunting akan diberikan 7 butir telur dan 7 kaleng susu setiap minggu. Pemberian ini akan terus dilakukan selama enam bulan ke depan dalam rangka memberikan asupan gizi protein hewani dan nabati.
Selain pemberian makanan tambahan untuk meningkatkan asupan gizi, pemerintah desa juga berkoordinasi dengan petugas puskesmas dan tenaga kesehatan setempat.
Kerja sama ini dimaksudkan agar selalu ada petugas yang melakukan sosialisasi dan pendampingan intensif pada keluarga yang anaknya mengalami kekerdilan.
Upaya yang mereka lakukan yakni melakukan kunjungan dari rumah ke rumah untuk memberikan motivasi dan pendampingan terhadap ibu-ibu agar menjaga kesehatan anak mulai hari pertama hingga 1000 hari setelah kelahiran.
Untuk meminimalisir kasus kekerdilan di masa yang akan datang, pemerintah desa menyarankan wanita usia subur atau pasangan usia subur agar bisa mulai merencanakan kelahiran.
Salah satu syarat yang wajib dipatuhi adalah mengikuti pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Mereka juga diberi kesempatan untuk mengikuti konseling tentang PHBS yang diberikan oleh petugas kesehatan.
Kepala Desa Emilianus mengungkapkan bahwa pemantauan dan evaluasi terhadap apa yang mereka jalankan ini dilakukan di setiap akhir pekan.
Emilianus berharap semoga upaya bersama baik pemerintah dan masyarakat ini bisa meningkatkan kesehatan ibu dan anak sehingga tidak ada lagi kasus kekerdilan di Desa Ulupulu 1.***
