Network
FLORES TERKINI - Polemik Partai Demokrat terutama pasca terjadinya Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli, Serdang, Sumatera Utara, berimbas pada istana.
Bagaimana tidak, dugaan keterlibatan salah satu orang penting di lingkungan istana yang pernah diungkapkan oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beberapa waktu lalu, seakan-akan terbukti pasca dipillih dan ditetapkannya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum yang baru Partai Demokrat untuk periode 2021-2025.
KSP Moeldoko pun telah menerima keputusan KLB ini dan menyatakan dirinya siap memimpin Partai Demokrat.
Baca Juga: Kembali Memanas di Timur Tengah, AS dan Israel Menuduh Iran Ada di Balik Ledaknya Kapal Israel
Menanggapi hal itu, Pengamat Politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, mengatakan bahwa terpilihnya Moeldoko melalui KLB mengindikasikan bahwa istana turut merestui hal ini. Dalam pandangannya, sosok Moeldoko menjadi kunci penting dari indikasi keterlibatan istana.
"Kalau Ketumnya bukan Moeldoko dan di antara kader-kader membangkang itu, mungkin saya lihat itu perbedaan cara pandang atau kepentingan di antara elit Partai Demokrat aja. Tapi ini ‘kan enggak," kata Ubedilah Badrun.
Lebih lanjut menurutnya, indikasi restu atau dugaan adanya keterlibatan istana terlihat dari sikap negara yang terkesan membiarkan KLB itu terjadi.
Baca Juga: Bukan Orang Ketiga Penyebab Pasangan Malas Bercinta, Tapi 3 Hal Ini
"KLB Demokrat itu ‘kan dilakukan atas persetujuan Ketua Majelis Tinggi. Nah negara itu harusnya tau dong akan terjadi potensi konflik. Nah aparat penegak hukum harusnya amankan kongres yang berpotensi dan ilegal. Tapi ini aparat ‘kan diam, enggak ada upaya serius," katanya.
