Network
Sementara itu Wakil Ketua Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi, menyatakan bahwa temuan ini telah disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah agar tetap menjaga netralitas selama pemilu. Hal ini penting agar proses demokrasi dapat berjalan tanpa intervensi dari pihak manapun.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebelumnya telah mengonfirmasi penggantian beberapa pj. kepala daerah yang tidak netral menjelang Pemilu 2024. Penggantian tersebut dilakukan setelah evaluasi dan pendalaman informasi menunjukkan bahwa mereka melanggar prinsip netralitas.
Baca Juga: Mengenal Sosok Yani Hayon, Anggota PPK Solor Barat yang Meninggal Dunia
"Laporan-laporan mengenai tidak netral yang viral di video segala macam memang ada. Oleh karena itu, saya melakukan penggantian," ujar Tito Karnavian.
Indikasi ketidaknetralan ini diperoleh dari laporan masyarakat, keluhan dari partai politik, maupun peserta pemilu. Kemendagri kemudian mengevaluasi dan mencopot pj. kepala daerah yang terbukti tidak netral. Tito juga menjelaskan bahwa salah satu pj. kepala daerah yang dievaluasi kemudian diganti oleh Bupati Kampar, Muhammad Firdaus.
Sebanyak 59 penjabat kepala daerah mendapat penilaian merah karena belum memenuhi indikator netralitas ASN pada Pemilu 2024. Lima pj. kepala daerah meraih penilaian kuning, sementara 48 lainnya mendapat penilaian hijau.***
