Dukungan dari DPRD Kabupaten Ende

Kendala anggaran ini juga menjadi perhatian Vinsen Sangu, anggota DPRD Kabupaten Ende. Hingga saat ini, belum ada pembahasan anggaran di lembaga legislatif untuk memperbarui dokumen KRB. Vinsen mengatakan, DPRD menunggu proses pembahasan dari pemerintah daerah.

Ia lantas mendorong Kepala BPBD yang juga merupakan Sekda, sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), untuk memastikan BPBD memiliki peran strategis sesuai dengan UU kebencanaan.

Baca Juga: Kabupaten Ende Tak Kantongi Dokumen Kajian Pengurangan Risiko Bencana

Sebelum dibahas di DPRD, Vinsen berharap Pemkab Ende melakukan perencanaan anggaran semaksimal mungkin agar pengalokasian anggaran sesuai dengan harapan masyarakat Ende yang menginginkan keamanan dari ancaman bencana.

Ia juga menekankan pentingnya alokasi anggaran untuk fase pra bencana, seperti pelatihan dan penguatan kapasitas tanggap bencana di tingkat masyarakat dan daerah.

"Sebentar lagi akan dilakukan perubahan anggaran untuk tahun 2024, BPBD harus berperan aktif mengadvokasi kebijakan anggaran di daerah ini secara maksimal," tutup Vinsen.

Baca Juga: Longsor Tutup Jalan, Pasien dari Mauponggo-Nagekeo Terpaksa Putar Balik

Kebutuhan Akan Alat Berat

Selain masalah anggaran, BPBD Kabupaten Ende juga terkendala alat berat untuk pembersihan material longsor saat bencana terjadi. Selama ini, BPBD sering berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Ende yang hanya memiliki dua unit alat berat untuk melakukan pembersihan material longsor.

Dengan adanya alokasi anggaran yang cukup, diharapkan Kabupaten Ende dapat memperbarui dokumen-dokumen penting dan meningkatkan kesiapsiagaan serta penanggulangan bencana, sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.***