FLORES TERKINI – Kabupaten Ende menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan risiko bencana akibat keterbatasan anggaran. Sejak tahun 2021, Ende tidak memiliki dokumen kajian pengurangan risiko bencana yang baru, padahal dokumen tersebut sangat penting untuk penanggulangan bencana di daerah ini.

Selain itu, empat dokumen penting lainnya juga belum diperbarui, termasuk dokumen kontingensi bencana, penanggulangan kedaruratan bencana, penanggulangan bencana, dan rencana operasi operasional bencana termasuk peta rawan bencana.

Keterbatasan anggaran menjadi penyebab utama tidak diperbaruinya dokumen-dokumen tersebut. Dibutuhkan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk membuat lima dokumen ini, dengan masing-masing dokumen memerlukan sekitar Rp400 juta.

Baca Juga: Ahli Waris Korban Bencana Longsor di Ende Dapat Santunan, Ini Nominalnya

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ende, Yulius Emanuel Riwu, Selasa, 11 Juni 2024.

Menurut Yulius, sejak berakhirnya masa berlaku dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) pada tahun 2021, BPBD Kabupaten Ende telah mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran guna pembuatan dokumen KRB terbaru. Namun, alokasi anggaran yang diterima dari kas daerah sangat minim sehingga mereka tidak dapat memperbarui dokumen-dokumen tersebut.

"Selama ini alokasi anggaran kas daerah ke kami itu sedikit sekali sehingga kami tidak bisa memperbaharui itu karena diperkirakan satu dokumen itu butuh kurang lebih Rp400 juta, kalau lima dokumen itu kurang lebih butuh Rp2 miliar," jelas Yulius.

Meski dokumen KRB yang lama sudah tidak berlaku, Yulius menyatakan bahwa dokumen tersebut masih relevan untuk digunakan dalam penanganan bencana di Kabupaten Ende. Dokumen tersebut menyebutkan dua wilayah dengan kategori tertinggi rawan bencana longsor, yaitu Kecamatan Ende Timur dan Kecamatan Ndona.

Baca Juga: Tim SAR Gabungan Evakuasi Korban Meninggal Terseret Sungai Ndewu di Sikka

Dukungan dari DPRD Kabupaten Ende

Kendala anggaran ini juga menjadi perhatian Vinsen Sangu, anggota DPRD Kabupaten Ende. Hingga saat ini, belum ada pembahasan anggaran di lembaga legislatif untuk memperbarui dokumen KRB. Vinsen mengatakan, DPRD menunggu proses pembahasan dari pemerintah daerah.

Ia lantas mendorong Kepala BPBD yang juga merupakan Sekda, sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), untuk memastikan BPBD memiliki peran strategis sesuai dengan UU kebencanaan.

Baca Juga: Kabupaten Ende Tak Kantongi Dokumen Kajian Pengurangan Risiko Bencana

Sebelum dibahas di DPRD, Vinsen berharap Pemkab Ende melakukan perencanaan anggaran semaksimal mungkin agar pengalokasian anggaran sesuai dengan harapan masyarakat Ende yang menginginkan keamanan dari ancaman bencana.

Ia juga menekankan pentingnya alokasi anggaran untuk fase pra bencana, seperti pelatihan dan penguatan kapasitas tanggap bencana di tingkat masyarakat dan daerah.

"Sebentar lagi akan dilakukan perubahan anggaran untuk tahun 2024, BPBD harus berperan aktif mengadvokasi kebijakan anggaran di daerah ini secara maksimal," tutup Vinsen.

Baca Juga: Longsor Tutup Jalan, Pasien dari Mauponggo-Nagekeo Terpaksa Putar Balik

Kebutuhan Akan Alat Berat

Selain masalah anggaran, BPBD Kabupaten Ende juga terkendala alat berat untuk pembersihan material longsor saat bencana terjadi. Selama ini, BPBD sering berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Ende yang hanya memiliki dua unit alat berat untuk melakukan pembersihan material longsor.

Dengan adanya alokasi anggaran yang cukup, diharapkan Kabupaten Ende dapat memperbarui dokumen-dokumen penting dan meningkatkan kesiapsiagaan serta penanggulangan bencana, sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.***