FLORES TERKINI - Ketua Komisi I DPD RI, Fachrul Razi mengatakan bahwa pendamping desa yang saat ini masih menjadi tenaga honorer sudah saatnya harus diangkat statusnya menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurutnya bahwa pengangkatan status menjadi PPPK merupakan sebuah langkah yang tepat demi meningkatkan kesejahteraan, kompetensi, dan kualitas pendamping desa.
“Ini adalah langkah yang tepat dan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan, kompetensi dan kualitas pendamping desa,” kata Fachrul Razi dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu, 22 Mei 2021.
Baca Juga: Air Surut 5 Meter, P3MK Minta Lakukan Penelitian Danau Kelimutu
Wacana peningkatan kualitas pendamping desa dengan cara menaikkan status pegawai honor menjadi PPPK seperti yang disampaikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abul Halim Iskandar, disambut secara positif oleh Komisi I DPD RI.
Ketua Komis I DPD RI melihat pentingnya pendampingan desa dalam memajukan desa-desa di Indonesia.
Hal itu dikarenakan banyak desa yang ada di Indonesia tidak akan dijangkau sepenuhnya oleh Kemendes PDTT secara menyeluruh.
Baca Juga: ABK KMP Ile Mandiri Jatuh ke Laut, Proses Pencarian Terkendala Kerusakan Mesin Kapal Penyelamat
Oleh karena itu pengangkatan para pendamping desa menjadi PPPK merupakan suatu penghargaan negara terhadap jasa-jasa mereka.
“Para pendamping desa adalah salah satu aktor yang telah banyak berjasa dalam pembangunan desa. Tanpa mereka, sulit bagi pemerintah khususnya Kementerian Desa PDTT untuk menjangkau seluruh desa yang ada di Indonesia yang jumlahnya mencapai 74.961 Desa,” ujar Fachrul.
Lebih lanjut, Fachrul mengatakan bahwa DPD RI akan melakukan pengawasan terkait mekanisme dan prosedural proses pengangkatan yang dilakukan oleh Kemendes PDTT.
“Terkait prosedural dan mekanisme biar lembaga terkait yang mengatur secara detilnya, seperti apa yang menjadi catatan dari kami DPD RI,” ujarnya.
“Langkah dari Pak Menteri sangat bagus. Kami akan mendukung. Peralihan status pendamping desa dari honorer ke PPPK diharapkan bisa mengangkat etos kerja para petugas pendampingan desa menjadi lebih baik lagi. Artinya negara sudah berusaha untuk menyejahterakan para petugas pendamping desa,” imbuh Fachrul Razi.*** (Max Werang)