Network
Atas dugaan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mengklaim telah mengantongi sejumlah bukti kuat terkait adanya kecurangan yang dilakukan KPU RI.
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih yang terdiri dari ICW, Perludem, CALS, KOPEL, NETGRIT, PSHK, AMAR Law Firm & Public Interest Law Office, FIK-Ornop,Themis Indonesia Law Firm, PUSaKO FH UNAND, PublicVirtue Institute, change.org, mendesak investigasi menyeluruh, mengusut tuntas, dan menolak penyelenggara Pemilu yang mengancam demokrasi.
"Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih banyak menyoroti dan memaparkan bukti adanya perintah, bahkan mengarah pada intimidasi, dari KPU RI kepada penyelenggara pemilu daerah untuk memanipulasi data," demikian keterangan pers Koalisi Masyarkat Sipil Kawal Pemilu Bersih yang diterima pada 31 Januari 2023.
Koalisi Masyarkat Sipil Kawal Pemilu Bersih meyakini, lebih dari satu bulan mereka telah mengantongi bukti yang cukup dan lengkap terkait kecurangan yang dilakukan penyelenggara Pemilu 2024.
"Dalam kurun waktu lebih dari satu bulan terakhir, bukti yang disampaikan perihal kecurangan pemilu ini terbilang lengkap, mulai dari berkas administrasi, video pengakuan komisioner KPU daerah, hingga rekaman percakapan dengan substansi membenarkan praktik culas itu," lanjut rilis tersebut.
Baca Juga: Tidak Berizin, Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Buyasuri-Lembata Ditutup
Di sisi lain, Bawaslu yang diberikan mandat untuk mengawal proses demokrasi ini dinilai seolah-olah mendiamkan hal ini.
Koalisi juga menilai DKPP terbukti lambat menangani pelanggaran etik komisioner dan personel sekretariat KPU daerah dan tingkat pusat.
Dari rentetan peristiwa tersebut, timbul pertanyaan, siapa sebenarnya yang memerintahkan kecurangan ini terjadi?
